Pemprov-Pemkab Bahas Covid via Video Conference

81
Ist – Plt Sekkab Lamsel Thamrin saat rapat dengan pemprov dan pemkab se Lampung via video conference terkait covid-19.

KALIANDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan metode video conference, Kamis (26/3/2020) pagi.

Rakor itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Pemprov Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pencegahan penyebaran virus Corona alias Covid-19 serta penanganan dampak yang terjadi di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk saling berkoordinasi dan terus melakukan update data setiap hari. Itu agar pemerintah daerah dapat bergerak seirama sehingga mendapatkan efek yang maksimal.

“Terkait penanganan Covid-19, pak gubernur menekankan kepada kita agar dapat bergerak seirama. Sebab jika tidak seirama, efeknya tidak maksimal,” ujar Nunik, begitu sapaan akrab Wakil Gubernur perempuan pertama di Lampung ini.

Dalam rakor itu, Nunik juga menyoroti data terkait Covid-19, baik yang positif terkena virus Corona, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota selalu berkoordinasi dalam penyampaian data dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona agar tidak terjadi kesalahan data. Terutama data yang akan disampaikan kepada masyarakat luas.

Bukan itu saja, Nunik juga meminta agar data yang disampaikan kepada masyarakat luas, harus disertai dengan penjelasan agar tidak berpotensi terjadinya kepanikan.

BACA :  Galang Koin untuk Muktamar NU ke-34

“Kita harus saling berkoordinasi agar tidak misdata. Updatenya harus setiap saat, terutama penyampaian data kepada masyarakat luas harus disertai penjelasan agar tidak berpotensi terjadinya kepanikan,” tegasnya.

Selain persoalan data, Nunik juga meminta realokasi anggaran agar difokuskan untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan Presiden RI. Khususnya ditujukan kepada 30 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

“Pastinya semua telah memiliki data 30 rumah sakit ini. Kita harapkan agar anggaran itu bisa masuk untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pasiennya. Teknisnya, nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar tidak mis dalam penentuannya,” ujarnya.

Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memangkas anggaran yang tidak penting dan dialihkan untuk penanganan Corona.

“Saya meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memangkas belanja yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas maupun sosialisasi yang melibatkan banyak orang,” imbuhnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten/Kota secara bergiliran menyampaikan kondisi terkini terkait penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Dalam kesempatan itu, setiap Sekretaris Daerah juga diminta untuk menjelaskan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan terkait penanganan penyebaran Covid-19 di daerahnya. Termasuk alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganannya.

BACA :  Pemkab Lamsel Raih WTP Empat Kali Berturut -Turut

Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, yang mendapatkan kesempatan pertama dalam sesi tanya jawab tersebut, menuturkan, Pemerintah Kabupaten Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatisipasi dan mencegah penyebaran virus Covid-19.

Seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media hingga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik. Kemudian melibatkan seluruh pelaku usaha yang ada di Lampung Selatan untuk berpartisipasi dalam penanganan virus Corona.

Disamping itu, Thamrin melanjutkan, pihaknya juga telah berkali-kali melakukan sidak ke Pelabuhan Bakauheni yang dipimpin langsung Plt Bupati, H. Nanang Ermanto.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meminta kepada PT ASDP Indonesi Fery (Persero) agar memperketat Pelabuhan Bakauheni sebagai tempat keluar masuknya arus penumpang maupun barang.

“Dari pengamatan kami disana (Pelabuhan Bakauheni) masih longgar. Masih banyak penumpang tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan dalam SOP penanganan Covid-19. Untuk itu ami mohon pak gubernur memperhatikan hal ini. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak sia-sia,” kata Thamrin, melalui video conferene di rumah dinas bupati setempat.

Lebih lanjut Thamrin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menyediakan anggaran Rp.16,48 miliar untuk penanganan Covid-19.“Ini sudah dirapatkan dengan TAPD. Kita siapkan anggaran sebesar Rp.16,48 miliar atau 0,70% dari APBD,” ungkapnya. (rls)