Pencatat Objek PBB untuk Lebih Teliti

597

Terkait Banyaknya SPPT-PBB Tak Sesuai

KALIANDA – Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan meminta kepada seluruh petugas pencatat objek Pajak Bumi dan Bangunana (PBB) se-Kabupaten Lampung Selatan untuk lebih teliti dan mengkroscek secara detali hasil pendataan ulang objek pajak yang dilakukan dimasing-masing wilayah desanya.

Permintaan itu disampaikan Plt. Kepala BPPRD Lamsel Badruzaman mengingat hingga kini masih banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang bermasalah setelah diterbitkan.

“SPPT PBB yang bermasalah ini sebenarnya bukan hanya terjadi diwilayah Kecamatan Palas saja, tetapi hampir rata-rata semua kecamatan. Keselahan itu terjadi, dimungkinkan masih kurang telitinya petugas saat melakukan pendataan ulang objek-objek pajak yang dimiliki para wajib pajak,” ujar Badruzzaman kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon, Senin (15/10).

BACA :  Sementara Kencangkan Ikat Pinggang!

Dia menjelaskan, penerbitan SPPT PBB untuk semua wajib pajak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dilakukan berdasarkan hasil laporan yang diserahkan oleh masing-masing kecamatan ke kantor BPPRD. Artinya, semua data yang di entry adalah data falid sesuai yang diusulkan.

“Petugas kami tidak mungkin akan mengacak-acak kembali data yang telah diserahkan. Artinya, semua data yang masuk akan langsung di entry dan kemudian dilakukan pencetakan sesuai data yang ada,” jelasnya.

Diungkapkannya, meski terdapat kesalahan data dalam SPPT PBB yang telah diterbitkan, pihaknya tidak begitu mempersoalkan. Sebab pihaknya memberikan waktu kepada pihak desa untuk melakukan pendataan ulang  guna dilakukan perbaikan. “Tidak ada masalah, yang penting pihak desa melakukan pendataan ulang kembali dan segera melaporkan hasilnya untuk kami lakukan perbaikan,” ungkapnya.

BACA :  Fraksi PKS Serahkan APD Buat Tenaga Medis Bob Bazar

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 3.085 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Palas bermasalah. SPPT PBB yang bermasalah

itu disebabkan adanya data ganda, tidak memiliki subjek pajak, nama wajib pajak tidak sesuai, dan terdapat objek pajak yang tidak sesuai dengan nominal.

Berdasarkan catatan yang ada di Kantor BPPRD Lamsel, jumlah Wajib Pajak (WP) PBB di Kabupaten Lampung Selatan pata Tahun 2017 sebanyak 318.852 wajib pajak dengan jumlah pokok ketetapan sebesar Rp25.805.118.597.  Dan untuk tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah wajib pajak menjadi 405.136 wajib pajak dengan jumlah pokok ketetapan sebesar Rp37.456.588.523.

Sedangan dari hasil pendataan ulang ditahun 2018 jumlah wajib pajak baru bertambah sebanyak 86.286 wajib pajak dengan jumlah kenaikan pokok ketetapan sejumlah Rp11.651.469.926. (iwn)