Penengahan ‘komit’ Tingkatkan Derajat Kesehatan

58
Randi Pratama – Camat Penengahan, Erdiyansyah, S.H.,M.M bersama Kepala UPT PRI Penengahan, Syaiful Anwar, S.Km, menunjukkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen peningkatan derajat kesehatan di wilayah setempat.

PENENGAHAN – Pemerintah Kecamatan Penengahan berkomitmen penuh soal derajat kesehatan. Komitmen ini disepakati 22 desa se-Kecamatan Penengahan dalam kegiatan loka karya mini lintas sektor di UPT PRI Penengahan, Rabu (14/8) kemarin. Dalam kesepakatan itu, desa dituntut meningkatkan pelayanan kesehatan.

          Berikut dengan pengadaan program-program kesehatan yang harus dijalankan. Langkah ini dilakukan agar peningkatan derajat kesehatan di desa dapat terpenuhi. Demi merealisasikannya, desa diminta membuat anggaran khusus untuk pelayana kesehatan bagi masyarakatnya.

          Camat Penengahan, Erdiyansyah, S.H.,M.M, mengatakan ada beberapa hal lain yang ikut dibahas dan dibuat komitmen oleh desa. Diantaranya mengenai status open defecation fee (ODF). Untuk mencapai status tersebut, desa diminta menerapkan perilaku hidup sehat. Sebab, status itu tak akan mampu diraih jika desa masih memiliki perilaku kesehatan yang buruk.

“Kita juga membahas tentang pencegahan stunting. Di sisi lain, pihak puskesmas akan meningkatkan pelayanan kesehatannya di desa,” kata Erdi kepada Radar Lamsel, Rabu (14/8) kemarin.

Pemerintah Kecamatan Penengahan, kata Erdi, meminta desa membuat anggaran untuk makanan tambahan yang bergizi untuk balita. Cara ini dilakukan untuk menyikapi persoalan kurang gizi yang kerap menghantui balita di kecamatan setempat. Pemerintah desa juga diminta melakukan langkah cepat jika menemukan kasus kurang gizi yang diderita oleh warganya.

“Termasuk mulai dari posyandu 1000 hari pertama kelahiran. Kita minta desa menyetujui rencana ini, alhamdulillah semua desa telah sepakat,” katanya.

BACA :  UPT PRI Penengahan Layani Permintaan Abate

Kepala UPT PRI Penengahan, Syaiful Anwar, S.Km, mengatakan masalah ODF memang menjadi perhatian instansinya. Menurut Syaiful, pihaknya telah berkomitmen untuk mewujudkan target ODF kabupaten. Namun sebelum itu, pihaknya akan lebih dulu fokus menetapkan status ODF di kecamatan.

Insyaallah, bulan ini kita nambah 6 desa lagi untuk diverifikasi oleh tim kabupaten menjadi desa yang ODF. Hitungannya sampai akhir Agustus ini, tinggal 12 desa lagi (yang belum ODF),” katanya.

Beberapa waktu lalu, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap (UPT PRI) Penengahan tengah serius menangani kasus kurang gizi di wilayahnya. Langkah penanganan ini diambil setelah pihak puskesmas menerima laporan dari sejumlah bidan desa. Urusan selanjutnya langsung ditangani oleh pihak puskesmas dengan melakukan surveilans.

Dari awal tahun sampai akhir Juli ini, UPT PRI Penengahan mencatat sedikitnya ada 13 kasus kurang gizi yang terjadi di 10 desa. Diantaranya Desa Kekiling, Rawi, Kelau, Ruangtengah, Pasuruan, Gedungharta, Kampungbaru, Gayam, Banjarmasin, dan Pisang.
Sejauh ini kondisi anak-anak yang mengalami kurang gizi sudah membaik.

Meski sudah melakukan surveilans terhadap anak-anak yang diduga mengalami kurang gizi, pihak piskesmas tetap memantau. Jika tak memiliki perubahan, maka anak yang mengalami kurang gizi akan dirujuk ke Puskesmas. Dari puskesmas, kemudian diantar ke rumah sakit untuk melihat seberapa parah penyakitnya.

Penanganan kasus kurang gizi memang patut menjadi perhatian khusus. Sebab, masalah ini bisa berlanjut ke gizi buruk. Sejauh ini, UPT PRI Penengahan baru menemukan 1 kasus gizi buruk. Beruntung, kasus itu bisa cepat ditangani dengan cepat. Pihak UPT PRI Penengahan telah memberikan konsultasi, dan memberikan bantuan susu kepada orang tua anak.

BACA :  8.000 Pemudik Pulang ke Lampung Selatan

Namun baru-baru ini, UPT PRI Penengahan kembali menemukan gejala kasus gizi buruk. Namun belum bisa dipastikan apakah itu gizi buruk atau bukan. Ani mengatakan, sejauh ini pihaknya baru melihat status gizi BGM (bawah garis merah). Artinya, si anak belum tentu mengidap gizi buruk, tetapi hal tersebut bisa menjadi indikator awal.

Faktor utama gizi buruk berawal sang ibu dari semasa hamil. Jika gizi sang ibu mengalami kekurangan, kondisi itu bisa menyebabkan BBLR (berat bayi lahir rendah). Faktor lain bisa juga datang dari lahir karena gizinya. Misal sang ibu tidak memberi asupan dari ASI eksklusif.

Kepala UPT PRI Penengahan, Syaiful Anwar, S.Km, mengatakan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, pihaknya telah menemukan 1 kasus yang mendekati gizi buruk. Syaiful melanjutkan, pihaknya sudah menindaklanjuti pemeriksaan lebih lanjut dengan merujuk anak tersebut ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda.

“Kita juga tindak lanjut dengan intervensi penyuluhan, konseling, dan pemberian makanan tambahan untuk mencegah terjadinya stunting,” katanya.

Syaiful menjelaskan, inti kegiatan itu merupakan pantauan untuk melihat jangan sampai ada anak atau balita yang mengalami penurunan berat badan. Atau hal-hal yang mendekati gizi buruk yang tidak terpantau. (rnd)