Penerapan Fullday School Masih Tunggu Kepres

936
Kepala UPT Disdik Kecamatan Kalianda Syaifulloh, S. Pd

KALIANDA – Penerapan program sekolah sehari penuh (fullday school) yang seharusnya sudah bisa dimulai di tahun ajaran 2017/2018 atau di bulan Juli 2017 ini sesuai dengan instruksi Kementrian Pendidikan RI, ternyata belum bisa dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kalianda dan sekitarnya.

Pasalnya, dunia pendidikan diwilayah tersebut masih terdapat sejumlah sekolah khususnya untuk tingkat sekolah dasar (SD) yang masih menerapkan jadwal sekolah dua shift (Pagi-Siang).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Kalianda Syaifulloh, S. Pd menuturkan, seluruh jajaran pendidikan diwilayah Kecamatan Kalianda sangat mendukung adanya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tentang penerapan program fullday school.

“Kami pastinya mendukung adanya program tersebut. Tapi yang menjadi kendala adalah masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di sejumlah sekolah diwilayah ini, khususnya ketersediaan ruang belajar. Sehingga program tersebut masih belum bisa diterapkan ditahun ajaran baru ini,” ujar Syaifulloh saat dihubungi Radar Lamsel melalui sambungan telepon, Senin (3/7), kemarin.

Diungkapkannya, selain minimnya ruang belajar, penerapan program sekolah sehari penuh itu juga belum bisa diterpakan, lantaran pihaknya sampai saat ini masih menunggu adanya keputusan dari Presiden RI (Kepres) terkait dengan realisasi program fullday scholl tersebut.

“Kalaupun nanti Kepres nya sudah ada, mau tidak mau ya harus ada sekolah yang menerpakan program tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, sekolah yang nantinya akan ditunjuk untuk menerpakan program fullday school itu tentunya sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana sekolah secara lengkap,” ungkapnya.

Menurut Syaifulloh, untuk efektifnya pelaksanaan program-program pendidikan yang belum pernah ada, itu pun butuh sosialisasi terlebih dahulu ke tiap-tiap sekolah baik kepada para dewan guru maupun peserta didik.

“Selain itu, juga perlu adanya pembenahan fasilitas sekolah untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Kalau fasilitasnya saja masih kurang memadai bagaimana bisa efektif mendukung program sekolah sehari penuh tersebut,” terangnya.

Meskipun masih sebatas rencana, lanjut Syaifulloh, kebijakan penerapan program full day school ini tentunya juga dibutuhan pengkajian lebih mendalam, serta adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai.

“Wacana ini sebenarnya bagus. Karena ini juga bisa membantu para orang tua untuk menghindari anak-anaknya dari hal-hal yang negatif. Meski seharian berada dilingkungan sekolah, anak-anak tersebut tetap masih dalam pengawasan pihak sekolah. Akan tetapi program full day school ini memang harus dipersipakan secara matang sebelum diterapkan,” pungkasnya. (iwn)