Permintaan Buruh atas Pembentukan P2K3 tak Terjawab

455

KATIBUNG – Harapan ratusan buruh PT. San Xiong Steel Indonesia tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) belum terjawab.

Sekretaris Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSKUB) Tri Antoro mengatakan usai ratusan karyawan menggelar aksi belum ada kepastian soal P2K3 yang mereka inginkan. Padahal kata dia ada dasar hukum Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang pembentukan P2K3 guna menjamin keselamatan kerja para buruh.

“Kami belum mendapat kejelasan baik dari Disnakertrans Lamsel maupun Disnakertrans Lampung soal P2K3 yang selama ini kami inginkan,” kata Tri Antoro, di Desa Tarahan, Kamis (7/12) kemarin.

Dilanjutkan Tri, sudah selayaknya diadakan wadah kerjasama antara pengusha dan pekerja dari perusahaan yang bersangkutan. Sehingga kata dia, apabila terjadi kecelakaan kerja P2K3 dapat memberikan jaminan lebih lanjut.

BACA :  Lamsel 2 PDP, Kadiskes Membisu

“Kami meminta beberapa poin tuntutan dijawab oleh perusahaan atau Disnakertrans. Tetapi usai peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa kedua rekan kami P2K3 tak kunjung terbentuk,” sebut dia.

Sementara Lekok (45) karyawan yang sudah mengabdi selama tujuh tahun di perusahaan pelebur besi di Desa Tarahan itu menyebutkan. Harus ada tindakan tegas supaya kejadian serupa tak terulang kembali.

“Tindakan tegas yang kami maksud adalah, gagasan dan keinginan buruh juga harus didengar oleh management. Jangan hanya para buruh yang mendengarkan management,” ucapnya.

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini perusahaan yang berdiri sejak 2013 silam itu dimotori oleh 30 Warga Negara Asing dengan jumlah tenaga kerja kontrak sebanyak 273 orang.

BACA :  Warga Desa Canggu Tewas Disambar Petir

Sementara Kepala Disnakertrans Syahlani menuturkan untuk urusah P2K3 bukan tanggungjawab Disnakertrans Lamsel. Akan tetapi kewenangan itu ada pada Provinsi. “Kewenangan kami berbeda, Disnakertans Lampung lah yang berhak atas P2K3,” sebutnya.

Namun Syahlani memastikan perusahaan akan memenuhi hak-hak karyawan. Disnakertrans Lamsel kata dia hanya dapat mengesahkan peraturan perusahaan. “Bila peraturan sesuai maka akan kami sah-kan namun bila karyawan yang dirugikan maka kewenangan kami untuk tidak mengesahkan peraturan yang merugikan itu. sebatas itu,” tandasnya. (ver)