PKH Munculkan Banyak Polemik

1535
Randi Pratama – Suasana pertemuan antara sekretaris desa dengan pendamping PKH Kecamatan Penengahan yang berlangsung di kantor camat setempat, Senin (4/1) lalu.

Mulai Dari Tak Tepat Sasaran Sampai Memberikan Uang Tanda Terimakasih

PENENGAHAN – Penerima dana PKH (Program Keluarga Harapan) terus memunculkan berbagai macam polemik. Mulai dari masalah pendataan, hingga timbulnya protes dari warga miskin yang tak menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu. Pemerintah desa di Kecamatan Penengahan yang tak dilibatkan dalam pendataan warga yang menerima PKH merasa mendapat tekanan dari warganya.

          Alhasil, mereka pun meminta para pendamping PKH melakukan validasi dan verifikasi ulang. Langkah ini dilakukan agar manfaat bantuan PKH benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin. Bukannya menyasar kepada masyarakat yang “berpura-pura” miskin. Permintaan ini disampaikan sejumlah sekretaris desa saat mengadakan pertemuan dengan pendamping PKH di kantor Camat Penengahan, Senin (4/2) lalu.

          Pada pertemuan itu, Sekretaris Desa Sukabaru Hudrotul Ihwan mengatakan, kekeliruan pendataan merupakan masalah yang sudah mengakar. Menurutnya, masalah penambahan data di PKH sampai saat ini memang belum ada karena formatnya bukan dari desa, melainkan dari BPS yang kemudian disaring dan divalidasi.

“Itu data tambahan, keputusan dari Kementerian. Usulan dari bawah melalui format pengaduan, bukan format pengajuan. Kalau dari pendamping, saya yakin akan tepat sasaran. Karena kita yang turun ke lapangan,” kata Hudrotul.

Agar warga mampu yang menerima bantuan PKH merasa malu, Hudrotul meminta pendamping menyerang psikologis warga yang menerima. Caranya dengan memasang plang atau stiker yang menjelaskan bahwa penerima PKH benar-benar masyarakat miskin.

BACA :  Kampung Baru 'Kaji Banding' ke Dua Desa

“Kami menerima desakan dari masyarakat, yang dapat (PKH) punya mobil dua, rumah bagus, dan punya penghasilan tetap. Ini polemik di desa, makanya kami meminta solusi,” katanya.

Sekretaris Desa Pasuruan Harto menambahkan, pihaknya juga meminta pendamping PKH menarik semua kartu penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Harto pun setuju dengan rencana Hudrotul yang meminta validasi dan verifikasi ulang.

“Verifikasi di desa. Tugas pendamping harus memastikan bahwa penerima memang benar-benar layak. Jika pendamping menilai si penerima sudah mampu, minta rekom dengan kepala desa. Jelaskan bahwa si penerima memang sudah mampu,” katanya.

Korcam PKH Penengahan Kamsi menganggap solusi yang mudah adalah mendapat rekomendasi dari kepala desa. Kemudian, tugas pendamping mengecek ke lapangan dan melihat kondisi si penerima secara langsung.

“Solusi yang mudah adalah rekom dari kades. Nanti kami ke lapangan, kami akan foto kondisinya. Pendamping PKH siap memverifikasi ulang berdasarkan kondisi di lapangan,” katanya. 

          Menanggapi hal itu Hudrotul mengatakan, bahwa verifikasi dan validasi ulang memang harus dilakukan. Setelah itu, hasil pendataan disampaikan kepada dinas yang terkait. Setelah diskusi selama beberapa jam, akhirnya sekretrais desa dan pendamping sepakat dan setuju jika harus melakukan verifikasi dan validasi data ulang terhadap KPM (keluarga penerima manfaat).

BACA :  Pembangunan GOR Mini Diapresiasi Bupati Lamsel

Selanjutnya, hasil pendataan segera dilaporkan kepada dinas terkait apabila KPM yang mampu. Warga yang mampu akan dikeluarkan dari status penerima PKH, dan segera diajukan penggantinya kepada warga yang benar-benar miskin.

“Apabila pendamping PKH tidak segera melakukan verifikasi dan validasi data ulang, kemudian masih menimbulkan kesenjangan di masyarakat, maka pemerintah desa akan mengambil langkah selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, bantuan PKH di Desa Tajimalela yang sempat macet telah dicairkan pada Senin (4/2) lalu. Kepastian ini disampaikan oleh pendamping PKH Desa Tajimalela, Putri, saat dikonfirmasi Radar Lamsel, Selasa (5/1) kemarin.

Ditanya mengenai kendala dan terlambatnya pencairan dana PKH di desa itu, Putri enggan menjawabnya dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. “Nanti, kalau sudah sosialisasi, minta tolong sosialisasikan juga dengan teman-teman pers. Biar sama-sama support dan program pemerintah,” katanya.

Radar Lamsel menerima informasi, pada saat pencairan, warga memberikan uang kepada ketua kelompok. Pemberian uang seikhlasnya itu sebagai ucapan terama kasih.

“Kalau potongan mah enggak ada. Tapi kami memberi ketua kelompok, seikhlasnya sebagai ucapan terima kasih aja. Ada sih yang ngasih, ada juga yang enggak. Kalau saya ngasih uang rokok aja,” kata salah seorang warga. (rnd)