PLN Bangun Gardu Induk Tanpa IMB

76
Ist – Inilah lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan gardu induk 150 kV oleh PLn, di Dusun Sandaran, Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo.

KALIANDA – Pembangunan gardu induk yang dikabarkan milik PLN Cabang Lampung, di Dusun Sandaran Desa Talangbaru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan belum mengantongi izin. Bahkan, DPMPTSP telah melayangkan Surat Peringatan (SP) I kepada pihak PLN agar mengurus berbagai dokumen perizinannya.

Kepala DPMPTSP Lamsel, Martoni Sani didampingi Kepala Bidang Pengawasan, Rio Gismara mengungkapkan, proses pembangunan gardu induk PLN itu kedapatan tidak berizin setelah petugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rutin, beberapa waktu lalu. Pihaknya, mencurigai ada proses persiapan lahan (hand clearing’red) di lokasi tersebut.

“Memang ada laporan juga dari masyarakat soal aktifitas pembangunan gardu induk itu sendiri. Setelah kita lakukan monitoring, ternyata belum ada satu pun dokumen perizinan yang mereka miliki. Setelah itu kita berikan teguran selama tiga kali tidak diindahkan oleh yang bersangkutan,” ungkap Rio kepada Radar Lamsel dikantornya, Selasa (28/7) kemarin.

BACA :  Penunjukan Plt Asisten Ekobang Tunggu Masa Tahanan

Dia menerangkan, berbagai dokumen perizinan yang harus dilengkapi diantaranya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Yang mana, tahapan prosesnya harus melalui rekomendasi dari jajaran pemerintah desa.

“Kita belum menanyakan perizinan lainnya. Yang jelas, IMB dulu pertama kali yang harus dimiliki setiap ingin mulai pembangunan. Bukan melakukan pengerjaan dulu baru mengurus IMB. Itu namanya salah kaprah,” terangnya.

BACA :  Masih Anonim Sampai Liang Lahat

Lebih lanjut dia mengatakan, seiring berjalannya waktu pihak PLN tidak menunjukan itikat baik atas teguran yang disampaikan secara lisan kepada petugas di lapangan. Sehingga, DPMPTSP melayangkan SP I sebagai teguran keras kepada pihak yang bersangkutan.

“Tidak ada alasan untuk tidak mengurus perizinan. Meskipun notabene nya PLN adalah perusahaan BUMN. Wajib tetap melaksanakan aturan yang berlaku. Jika tidak diindahkan, maka akan kita lanjutkan dengan melayangkan SP II hingga SP III berupa pemberhentian paksa aktitas pembangunannya,” pungkasnya. (idh)