Retensi Kegiatan 2019 Kapan Cair?

35
ILUSTRASI

KALIANDA – Dana retensi kegiatan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2019, hingga saat ini belum bisa dicairkan. Padahal, sesuai aturan perundang-undangan anggaran sebesar lima persen sebagai jaminan pemeliharaan ini cair setelah enam bulan pasca kegiatan rampung.

Hal ini membuat sejumlah pemborong mengelum dan geram. Sebab, tak ada kejelasan dari pihak terkait yang berwenang dalam perihal tersebut.

“Kami seperti dijadikan bola ping-pong. Tanya ke DPUPR, katanya belum ada anggaran dari BPKAD. Ke BPKAD justru kami dibalikkan ke OPD yang menyelenggarakan kegiatannya. Kami jadi kesal,” ungkap salah satu pemborong yang minta namanya dirahasiakan di koran ini, Senin (21/9) kemarin.

BACA :  Awas! Banjir Mulai Mengintai 

Hal senada disampaikan rekanan lainnya, yang juga tidak mau namanya disebutkan di koran ini. Dia menegaskan, retensi atau jaminan pemeliharaan merupakan hak rekanan yang wajib diserahkan oleh penyedia setelah masa pemeliharaan rampung.

“Ini sudah melewati batas waktu pemeliharaan selama enam bulan seperti kesepakatan kontrak kerja. Tapi, sampai sekarang sudah memasuki bulan ke sembilan di tahun 2020. Jelas sudah molor lama tapi belum ada kepastian,” keluhnya.

Mereka (rekana’red) berharap, dana retensi itu bisa segera diproses untuk dicairkan. Sebab, itu merupakan hak dan kewajiban pemilik kegiatan yang harus dibayarkan oleh penyedia.

BACA :  Hari Ini Hasil Rapid Tes Personel Polres Keluar

“Kita minta kejelasan dan kepastiannya. Karena, kami sangat membutuhkan uang tersebut untuk menambah modal kerja di kegiatan berikutnya,” tukasnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Lamsel, Dra. Intji Indriati menyarankan, kepada rekanan untuk mempertanyakan hal itu kepada penyedia kegiatan. Sebab, yang mengetahui persoalan tersebut secara detail adalah OPD penyedia kegiatan.

“BPKAD hanya mencairkan anggaran setelah menerima pengajuan dari pihak penyedia kegiatan. Kita tidak tahu satu per satu permasalahannya apa kenapa retensinya belum bisa dicairkan,” tegas Intji.

Sementara itu, Kepala DPUPR Lamsel, Syahroni, SE, MM belum bisa dimintai komentarnya terkait persoalan tersebut. Dihubungi via telepon meskipun aktif namun tidak memberikan jawaban. (idh)