Romli Soroti PKH–BPNT tak Tepat Sasaran

64
Shofyan Apriyansyah – Anggota Komisi IV DPRD Lampung Selatan, M. Romli, S.Ag, saat reses, menyerap aspirasi masyarakat di Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, kemarin.

CANDIPURO – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan, M. Romli menyoroti penyaluran PKH dan BPNT yang tidak tepat sasaran. 

Dalam kegiatan reses itu, komisi IV DPRD Lamsel yang diwakili oleh anggota Legislator dari Fraksi PKB dapil VII Candipuro yakni M. Romli, S.Ag banyak menerima masukan dari masyarakat.

Romli mengungkapkan, penyaluran Bansos dari Kemesos RI kepada KPM melalui PKH dan BPNT diakuinya memang belum maksimal. Hal itu terjadi lantaran belum adanya data valid tentang jumlah warga misikin di Lamsel.

“ Pemicunya, belum sinkron data dan informasi yang dimiliki oleh instansi terkait yakni, Dinsos dan BPS tentang data jumlah warga miskin di Lamsel,” ungkap M. Romli usai reses di Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro, Rabu (11/12).

Di jelaskan, untuk membenahi hal tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi bersama leading sektoral yang membidangi dalam hal itu yakini, Dinsos dan BPS Pemkab Lamsel.

“ Hasilnya, DPRD dan Pemkab Lamsel mendapat satu kesepakatan yakni, akan meluncurkan terobosoan sistem pemutahiran data KPM PKH dan BPNT di Lamsel,” jelasnya.

BACA :  Wereng Coklat Mulai Menyerang

Terobosan itu merupkan bentuk advokasi kepada keluhan masyarakat, terkait penyaluran Bansos dari Kemensos RI kepada KPM PKH dan BPNT agar transparan dan tepat sasaran.

“ Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dan instansi terkait dalam mengakomodir keluhan masyarakat di Lamsel,” imbuhnya.

Lebih jauh anggota Komisi IV DPRD Lamsel itu juga mengatakan, implementasi sistem pendataan terpadu bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, Pemkab Lamsel telah menganggarkan kegiaatan tersebut pada tahun 2020 mendatang sebesar Rp.600 juta rupiah.

“ Upaya sistem pendataan terpadu terhadap KPM PKH dan BPNT di Lamsel ini tidak main-main. Sebab, hal ini sudah dianggarakan oleh Pemkab Lamsel. Anggrannya sudah di lock dikisaran Rp.600 juta,” bebernya.

Ia berharap, dalam pelaksanaan pemutahiran data terpadu KPM PKH dan BPNT di Lamsel pada tahun 2020 mendatang akan berjalan maksimal.

BACA :  Wereng Coklat Picu Dinas Turun Tangan

“ Tekhnisnya nanti akan dikelola oleh instansi yang terkait dengan melibatkan aparatur desa. Saya berharap penjabaran dilapangan nanti akan berjalan maksimal, agar tidak ada polemik ditengah masyarakat, akibat penyaluran Bansos dari Kemensos RI ini tidak tepat sasaran,” kata dia.

Sementara, salah seorang tokoh masyarakat sekitar H. Nur Tasya mengapresiasi terobosan Pemkab Lamsel tersebut. Menurutnya, pelaksanaanya pendataan terpadu tersebut sangat tepat. Sebab, melalui formulasi tersebut pihak desa dan pemerintah bisa melakukan pendataan ulang terhadap KPM PKH dan BPNT.

“ Kami mendukung terobosan tersebut, dengan demikian melalui pendatan terpadu ini, diharapkan tidak ditemui lagi penyaluran PKH dan BPNT kepada KPM yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh perwakilan Uspika Kecamatan Candipuro, para tokoh agama dan masyarakat perwakilan empat desa yakni, Desa Cintamulya, Titiwangi, Banyumas dan Sinar Palembang, ketua dan pengurus NU Candipuro serta warga sekitar.(CW2)