RT Minta Warga Kumpulkan Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan?

83
GAMBAR ILUSTRASI

KALIANDA – Warga Dusun 1, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, mempertanyakan maksud pengumpulan kartu BPJS Kesehatan yang diminta oleh Ketua RT.

Informasinya, Selasa (25/2/2020), ketua RT setempat meminta fotokopian kartu BPJS kesehatan milik warga. Meski yang diminta 1 dusun, namun ada kejanggalan. Prosesnya tak sama.

Ada warga yang ditanya mana kartu BPJS kesehatan yang dibiayai pemerintah, dan biaya sendiri. Ketidaksamaan yang lainnya, jika ada BPJS kesehatan milik warga disubsidi oleh pemerintah, RT itu menandainya kartunya. Tapi ada juga kartu yang dibiayai pemerintah namun tidak diberi tanda. Hal itu lantas menimbulkan sebuah pertanyaan di benak warga dusun tersebut.

“Kalau (BPJS gratis) punya kami yang di sini diberi tanda. Kalau yang di sana enggak, kan aneh. Kalau ngumpul ya ngumpul, tapi kok ada yang ditanda ada yang enggak,” kata salah satu warga yang mewanti agar namanya tak ditulis di koran ini.

BACA :  PPK dan PPS Dinonaktifkan, Honor Maret Tetap Cair

Sumber ini menilai wajar bila warga mempertanyakan pengumpulan fotokopi kartu layanan kesehatan itu. Sebab, saat warga bertanya, ketua RT itu tidak menjelaskan maksud dan tujuannya mengumpulkan fotokopi kartu BPJS kesehatan milik warga.

“Enggak, enggak bilang apa-apa. Makanya kami mau tahu tujuannya apa. Kok dikumpul-kumpul, terus prosesnya beda pula. Makanya saya nolak mau ngumpul,” katanya.

Radar Lamsel mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Desa Kedaton, Junaidi, S.E. namun yang bersangkutan tak membalas pesan singkat meski sudah dibaca. Kemudian, Radar Lamsel menanyakan maksud permintaan fotokopi kartu BPJS kesehatan milik warga itu kepada UPT Puskesmas Way Urang. Selaku pemegang wilayah kesehatan di Desa Kedaton.

Menurut Kepala UPT Puskesmas Way Urang, Saiful Anwar, S. Km biasanya permintaan pengumpulan kartu BPJS milik warga yang dilakukan RT atau pemerintah desa untuk pendataan. Supaya bisa mengetahui jumlah warga yang memiliki kartu dan warga yang tidak memiliki kartu layanan kesehatan tersebut.

BACA :  Pilih Sekda Jangan Asal Dekat!

“Biasanya seperti itu, pemerintah desa meminta RT atau Kadus untuk melakukan pendataan kartu BPJS milik warga,” kata Saiful.

Sejatinya, UPT Puskesmas tidak pernah meminta pemerintah desa untuk mengumpulkan fotokopi kartu BPJS kesehatan milik warga. Hanya saja, kepanjangan tangan Dinas Kesehatan di wilayah kecamatan ini meminta data kartu BPJS kesehatan untuk dijadikan arsip mereka.

“Kalau dari kita enggak nyuruh (pengumpulan kartu). Dari kita hanya minta data aja untuk arsip. Supaya kita tahu, oh ini lho jumlah warga yang punya BPJS, ini lho warga yang belum punya,” jelasnya. (rnd)