Soal Retribusi Pedagang, Pansus PAD Rekomendasikan Ke Penegak Hukum

554

GEDONGTATAAN – Berdasarkan hasil sidak dan hearing yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Pesawaran bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait setoran retribusi pedagang dipastikan mengalami kebocoran pada level atas. Untuk itu, Pansus PAD berencana untuk merekomendasikan hasil temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“(Rekomendasi ke penegak hukum,Red) bisa terjadi. Karena kami sifatnya bukan hanya meminta untuk mengembalikan uangnya, kita sifatnya merekomendasikan ke penegak hukum kalau memang sudah tidak bisa mereka toleransi lagi. Dan saya kira bagi tim Pansus ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karena kalau tahun ini sudah bocor, bagaimana dua tahun sebelumnya,” tegas Hipni Idris usai menggelar hearing dengan Disperindag, Kamis (11/10).

Diakatakan Hipni, kebocoran pada sektor retribusi pedagang tersebut mencapai hingga 30 sampai 35 persen dari total target, karena target yang ditetapkan oleh Disperindag terhadap satuan nilai tidak sesuai dengan potensi retribusi yang ada di tiap pasar yang dinilai targetnya dibawah jauh dari standar.

BACA :  Dendi Kukuhkan Keanggotaan Dewan Riset Daerah

“(Kebocoran) itu terjadi di level atas, di Dinas. Karena tidak adanya sinkronisasi antara setoran bawah terhadap setoran dinas kepada Kasda (Kas Daerah),” terangnya.

Dia mencontohkan, seperti halnya yang terjadi di Pasar Kedondong, dimana pada bulan Juli lalu terdapat setoran Rp. 32 juta hanya tersetor sekitar Rp. 24juta di Kasda. Untuk itu, berdasarkan hasil hearing tersebut, tim Pansus menekankan kepada Disperindag untuk menaikan target PAD menjadi Rp. 2 milyar, atau meningkat sebanyak 50 persen dari target tahun ini yang hanya realisasi mencapai Rp. 600juta.

“Kita punya semua buktinya terlampir. Tidak sesuai dengan Perda, kita satu meter persegi dipungut Rp. 3.000 tapi kenyataanya tidak ada. Tapi yang pasti pedagang kecil dan besar itu ditarik dan jalan semua, tapi barangnya tidak masuk,” tandasnya.

Diketahui, target PAD untuk pasar baru Kedondong yakni sekitar Rp. 43,2 juta, untuk pasar Sukaraja Gedongtataan sekitar Rp. 31,9 juta, pasar Trimulyo Tegineneng sekitar Rp. 9,5 juta, dan pasar Padangcermin sekitar Rp. 6,6 juta serta pasar Margapunduh sekitar Rp. 3,9 juta perbulannya.

BACA :  KPU Jamin Perekrutan PPK Bebas Titipan !

Terpisah, Kepala Disperindag Pesawaran, Sam Herman menyampaikan upaya untuk menanggulangi indikasi kebocoran yang ada pada sektor tersebut pihaknya akan menunjuk pihak ketiga dan menurutnya indikasi kebocoran yang dituduhkan oleh Pansus PAD dinilai belum jelas karena laporan tersebut hanya sebatas selebaran saja.

“Jadi saya akan hitung dahulu berapa bukti setor yang diberikan UPT maupun pihak ketiga dan bukti setor ke Kasda. Akan saya kroscek semua, dan yang pakai pihak ketiga hanya pasar Kedondong,” jelasnya.

Sedangkan untuk terget Rp. 2 milyar yang diminta oleh Pansus PAD pada 2019 mendatang, pihaknya akan terlebih dahulu membahas bersama masing-masing UPT Pasar untuk melihat kondisi dilapangan baik dari jumlah pedagang maupun regulasi yang dibutuhkan.

“Tapi karena regulasi ini baru efektif satu tahun, jadi apakah mungkin tahun depan bisa merubah regulasi lagi yang aturanya maksimal berlaku selama empat tahun,” (Rus)

BAGIKAN