Sosialisasi Netralitas Pilkada Sasar Kades

56
Ist. For Radar Lamsel – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Selatan, menggelar sosialisasi netralitas Pilkada 2020 terhadap jajaran Kepala desa (kades) dan Lurah di enam kecamatan, yang bertempat di lokasi wisata Sebalang Smart Katibung, Selasa (20/10) kemarin.

KALIANDA – Kepala desa (kades) dan Lurah di enam kecamatan mendapat sosialisasi netralitas pilkada 2020, yang digelar Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Selasa (20/10) kemarin.

Kegiatan yang digelar di lokasi wisata Sebalang Smart Katibung ini, sebagai langkah preventif guna terciptanya pilkada yang aman dan kondusif. Sehingga, mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan rakyat.

Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi menegaskan, sosialisasi yang dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan sesuai kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pilkada serentak 2020. Sosialisasi ini, imbuhnya, terkait UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Lampung Selatan No 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

“Tujuan dari sosialisasi ini selain sebagai pencegahan terhadap keterlibatan Kepada Desa/Kelurahan dalam Pilkada 2020, juga menjaga agar pelaksanaan pesta demokrasi pada Desember nanti tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan,” ungkap Hendra mengawali sambutannya.

Dia menerangkan, netralitas Kepala Desa/Kelurahan serta aparat desa merupakan salah satu amanat undang-undang yang harus dipatuhi. Sebab, dalam hal ini jabatan tersebut (kades/lurah’red) memiliki peran penting bdisuatu wilayah.

BACA :  Pemutihan Pajak Ranmor Direspon Gubernur

“Maka perlu kita sampaikan dan kita awasi dalam pelaksanaannya. Mengapa harus netral, ada 5 (lima) alasannya, pertama kades merupakan birokrat yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya, kedua kades sebagai elit local yang sangat berpengaruh, ketiga kades menjadi panutan masyarakatnya, keempat sebagai pelayan masyarakat yang profesional, jujur dan adil, dan terakhir berpotensi menjadi penggerak (politik’red),” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang sanksi pelanggaran bagi Kepala Desa/Kelurahan. Mulai dari pelanggaran secara administrasi berupa teguran dan pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

“Hal ini yang tentu saja tidak kita harapkan. Maka, kami menghimbau kepada seluruh kades/lurah agar jangan sampai pepatah lama berlaku. Karna nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya, apa yang diterima itu tidak sebanding dengan sanksi yang di jatuhkan. Aturan ini tidak main-main lagi. Jika ada temuan dan laporan kepada kami dan terpenuhi unsur formil materilnya maka akan kami tegakkan amanat konstitusi itu,” tukasnya.

Sementara itu, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode 2012-2014, Nazarudin Toga Ratu, S.I.P yang dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan itu menegaskan, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan yang dijamin oleh undang-undang wajib untuk menjalankan fungsinya dalam mewujudkan pilkada yang bersih jujur dan kredibel.

BACA :  sTim 86 Adminduk Siap Beraksi!

“Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara yang melakukan pengawasan bekerja secara konstitusional, melekat untuk melakukan pencegahan pengawasan dan penindakan jika ada yang terbukti melanggar,” kata Nazarudin.

Dia menegaskan, larangan terkait kades/lurah serta perangkat desa terlibat dalam kampanye calon kepala daerah telah dijelaskan dalam undang-undang. Maka, dia mengajak untuk seluruh peserta sosialisasi menaati aturan tersebut.

“Dalam pasal 29 huruf (b), (g), dan (J) menyatakan bahwa : (b). Kepala Desa/Kelurahan dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (g). dilarang menjadi pengurus politik; (j). Kepala Desa/Kelurahan dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilhan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Nah ini yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti oleh 94 peserta dari jajaran kades/lurah di enam kecamatan. Mulai dari Kecamatan Merbau Mataram, Sidomulyo, Katibung, Kalianda, Way Sulan dan Candipuro. Rencananya, untuk wilayah kecamatan lain akan dijadwalkan dalam waktu tiga hari kedepan. (idh)