Sumbang PAD Ratusan Juta tanpa ’Penghargaan’ 

33
ILUSTRASI

Sejumlah Desa Minta Pemkab Rumuskan Ulang DBH

NATAR – Sejumlah desa di Kecamatan Natar dan Jati Agung merasa perlu ada aturan baru terkait Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap desa-desa penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp 100 juta bahkan lebih khususnya Pajak Bumi Bangunan (PBB) perkotaan.

“Iya target kami lebih dari Rp 600 juta setahun, yang dapat penghargaan targetnya hanya Rp 30 sampai Rp 50 juta, bagaimana bisa dikatakan adil kalau begitu,” ungkap Kades Pemanggilan Hasby kepada Radar Lamsel, Selasa (28/7).

BACA :  Gertak Berhasil Tekan DBD

Padahal sambung dia, Desa Pemanggilan setiap tahunnya selalu menyumbang srdikitnya Rp 500 juta ke kas daerah. “Ya seharusnya warga mendapat kompensasi dari besarnya PAD tersebut,” tegasnya.

Ia berharap, ada kebijakan atau aturan yang betul-betul tepat sehingga tidak timpang. “Saya nilai Dispenda (BP2RD) tidak peka terhadap desa-desa penyumbang terbesar PAD, yang dinilainya hanyalah capaian target atau persentase tetapi bukan menilai jumlah uang dan jumlah wajib pajak yang ditagih, 100 wajib pajak dengan 1.000 tentu beda perlakuannya,” ucap dia.

BACA :  Bocah Kritis Diserang Tiga Anjing Herder

Sementara Kades Hajimena Rais Yusuf mendukung pernyataan Hasby tersebut, sebab desanya juga sudah layak mendapatkan DBH lebih banyak. “Bukan persoalan egois, tetapi jumlah penduduk dan geografis desa juga perlu dipertimbangkan,” kata dia.

Ia menambahkan, sedikitnya ada 8 desa di Kecamatan Natar yang memiliki sumber PAD terbesar dari PBB perkotaan. “Khususnya desa sepanjang jalan lintas sumatera ini memiliki sumber PAD yang cukup besar, Hajimena hingga ke Branti harusnya lebih dipertimbangkan untuk DBH,” pungkasnya. (kms)