Syamsurijal Beri Deadline Satu Pekan

714
Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan Samsurijal Ari

Susun Draf Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi

KALIANDA – Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan Samsurijal Ari memberi batas waktu (Deadline) satu pekan bagi satuan kerja (Satker) yang mengelola pajak dan retribusi untuk menyelesaikan penyusunan draf penyesuaian tarif pajak dan retribusi tahun 2017.

Syamsurijal mengatakan, penyusunan draf penyesuaian tarif pajak dan retribusi itu untuk mempercepat proses pembuatan peraturan bupati (Perbup) yang akan dilakukan oleh Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.

“Saat ini kita (Pemkab Lamsel, red) tengah fokus membahas soal penyesuaian tarif pajak dan retribusi. Ini dilakukan dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamsel tahun 2017,” ujar Syamsurijal kepada Radar Lamsel diruang kerjanya, Selasa (24/1), kemarin.

BACA :  Disnak Pastikan Cacing Hati Hewan Kurban Dibuang

Dia menuturkan, untuk tahun 2017 tarif pajak dan retribusi dari tiap-tiap satuan kerja seperti RSUD Bob Bazar Kalianda, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi, Dinas Keluatan, dan Dinas Perizinan terdapat kenaikan dengan menyesuaikan kondisi saat ini.

“ Untuk berapa persen kenaikannya belum bisa diketahui, karena masing-masing satuan kerja saat ini sedang melakukan pengkajian. Yang jelas mereka diberikan batas waktu satu minggu untuk menyusun draf penyesuaian tarif pajak dan retribusi ke bagian hukum,” terangnya.

BACA :  Sampai Jumpa Robinson, Selamat Enrico!

Dijelaskannya, untuk proses penyesuian tarif pajak dan retribusi daerah, tiap-tiap satker tidak mesti harus melalui peraturan daerah (Perda). Cukup dibuatkan peraturan bupatinya saja.

“Kalau hanya sebatas menyesuaikan tarif pajak dan retrebusi, itu tidak perlu membuat peraturan daerahnya. Cukup membuat Perbup saja, sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Dimana pada pasal 155 telah mengamanahkan bahwa untuk penyesuaian tarif  pajak dan retrebusi daerah, itu hanya  dilakukan pembuatan peraturan bupati saja,” pungkasnya. (Iwn)