Tahun 2018, Setiap Desa Wajib Punya BUMDes

792

KALIANDA – Bursa dan pameran inovasi desa yang digelar Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Lampung Selatan bertujuan mewujudkan desa maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing sejalan dengan jargon Bupati Lamsel DR. H. Zainudin Hasan, M.Hum ‘Ayo Bangun Desa’. Karena itu  Zainudin men-deadline seluruh desa wajib memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Tahun 2018, mendatang.

Hal tersebut ditegaskannya saat memberikan sambutan pada pembukan kegiatan Bursa Inovasi Desa yang digelar TIK Lamsel di GOR Way Handak Kalianda, senin kemarin.

Adik kandung Ketua MPR-RI H. Zulkifli Hasan ini menegaskan, masing-masing desa diminta untuk mendirikan BUMDes minimal berupa warung desa (wardes) yang menyediakan kebutuhan pokok warga di desa setempat. Di dalam wardes tersebut, bisa diperjualbelikan hasil karya inovatif warga sesuai dengan harapan TIK dalam kegiatan Bursa Inovasi Desa.

“Tahun 2018 desa harus punya BUMDes minimal wardes. Anggarannya bisa disisihkan melalui dana desa (DD) yang setiap tahun diterima dari pemerintah pusat. Karena, saya rasa infrastruktur sudah semakin membaik. Selain wardes, bisa juga BUMDes nya hasil kreatifitas yang bisa ditiru dari kegiatan ini,” ungkap Zainudin dihadapan para peserta yang rata-rata dari kelangan aparatur desa, BPD dan pendamping desa.

BACA :  Damkar Punya Kepala Dinas, Maturidi Jadi Plt.

Dengan adanya BUMDes berupa wardes disetiap desa, dirasa sangat memungkinkan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Sebab, dari keuntungan BUMDes tersebut akan masuk ke dalam kas desa yang bisa digunakan untuk pembangunan atau mensejahterakan masyarakatnya.

“Bisa kita lihat waralaba berkembang pesat di daerah kita. Apakah kita hanya menjadi penonton saja. Buktinya orang lain yang namanya mart-mart itu bisa, kenapa kita tidak. Apalagi, alokasi anggarannya memang ada dan diatur dalam undang-undang. Tinggal meluruskan pola pikir para kades ini ingin maju atau tidak desa yang dipimpinya,” imbunya.

Lebih lanjut dia mengatakan, wardes tidak melulu menyediakan kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif. Melainkan, kebutuhan barang atau jasa dari hasil kreatifitas warga juga bisa ditawarkan dalam wardes tersebut.

“Tampung semua aspirasi dan kreatifitas warganya di dalam wardes tersebut. Ada anak muda bisa membuat kerajinan kita bantu jual di wardes. Apa saja yang bisa menghasilkan dan yang utama adalah halal. Lebih bagus lagi, kalau yang dijual belikan itu merupakan produk inovatif yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan tema kegiatan hari ini. Bisa jadi, produk inovatif dan kreatif itu bisa kita pasarkan ditingkat yang lebih tinggi,” tutupnya.

BACA :  Masterplan Agrowisata Disetujui, Investor Dimudahkan

Sementara itu, Kepala DPMD Lamsel Dulkahar, A.P., M.Si menjelaskan, dalam pembangunan atau membentuk wardes anggarannya telah dialokasikan dari Dana Desa (DD) sebesar 10 persen. Kalau tidak mencukupi, wardes masih bisa dilakukan pada tahun-tahun berikutnya dengan ketentuan alokasi sebesar dua kali lipat.

“Pada intinya, semua kebutuhan masyarakat desa bisa tercukupi. Sehingga, perputaran uang dan keuntungan bisa dinikmati oleh warga di desa tersebut. Dengan begitu, kita yakin akan tercipta desa yang maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing. Sehingga, kita dapat mewujudkan Lampung Selatan BISA,” pungkasnya. (idh)