Tekan Konflik Tapal Batas

642

SIDOMULYO – Pemerintah Kecamatan Sidomulyo terus menekankan kepada jajaran Kepala Desa (Kades) agar tertib adminstrasi kependudukan serta administrasi wilayah. Penekanan itu bertujuan agar konflik mengenai tapal batas bisa diminimalisir.

Terbaru, perdebatan soal tapal batas antara Desa Sukamarga Kecamatan Sidomulyo dan Desa Bulok, Kecamatan Kalianda kembali mencuat. Keberadaan pertambangan batu basalt dibawah naungan PT. Optima Nusa Tujuh diprotes warga.

Akibatnya, Pemerintah kembali disibukkan dengan penentuan tapal batas suatu wilayah baik menyangkut desa maupun kecamatan. Kekeliruan macam ini bukan tanpa sebab, blunder pemerintah terdahulu disinyalir kuat merusak tatanan demografi yang ada saat ini.

Camat Sidomulyo Affendi SE angkat bicara terkait penyelesaian tapal batas. Dirinya mengharapkan kinerja 16 Kades yang ada di Sidomulyo bergerak cepat untuk mengantisipasi perselisihan yang terindikasi dipicu oleh batas wilayah.

BACA :  Masterplan Agrowisata Disetujui, Investor Dimudahkan

“Jajaran Kades sudah kami instruksikan untuk sama-sama tertib administrasi kependudukan juga adminstrasi wilayah. Hal ini ditegaskan untuk mengantisipasi adanya kericuhan yang dipicu batas wilayah,” kata Affendi kepada Radar Lamsel, Senin (6/3) kemarin.

Mantan Camat Candipuro itu berharap hal-hal semacam ini tidak kembali terulang. Dicontohkannya Desa Sukamarga yang notabennya masuk wilayah Sidomulyo meliputi Dusun Sudul hingga PTPN VII menjadi bukti shahih tapal batas Desa Sukamarga. “Namun yang kami tekankan pemerintah desa harus memiliki bukti shahih berupa peta desa dan batas-batas wilayahnya,” ujarnya.

Lebih lanjut soal kependudukan serta batas wilayah ini merupakan warisan dari pendahulu. Jika pendahulu cermat dalam menangani persoalan ini maka tidak akan terjadi kekeliruan.

BACA :  Baru 41 Persen Nakes Di Vaksin Sinovac

“Yang membuat bingung, ada penduduk yang wilayah nya masuk Sidomulyo namun secara teritorial masuk Kalianda. Ini yang harus diperjelas oleh keduabelah pihak,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lamsel I Ketut Sukerta, SE., membenarkan hal tersebut. Menurutnya, persoalan tapal batas desa tersebut telah terjadi sejak akhir 2016, silam.

“Waktu itu saya masih menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lamsel. Baru kami rapat satu kali membahas persoalan ini tetapi belum ada keputusan. Sekarang memang bidangnya sudah pindah ke Dinas Perkim,”ujar I Ketut Sukerta. (ver)