Terkuak Tempat Usaha Penunggak Pajak

57
Istimewa - BPPRD Lamsel melakukan sidak ke sejumlah tempat usaha yang menunggak pajak dan tak memasang tapping box.

Belasan Hotel, Cafe dan Rumah Makan Tak Tertib

 

KALIANDA – Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah tempat usaha diwilayah Lampung Selatan.

Dari data yang dimiliki BPPRD Lampung Selatan, terdapat belasan tempat usaha Rumah Makan (RM) yang hingga kini masih mengabaikan penggunaan tapping box, serta menunggak pajak penghasilan.

Tempat- tempat usaha itu diantaranya RM. Pindang Pegagan dan Kalibata Cafe di Kecamatan Kalianda, Bubles, Imaple dan Happy Kiddy di Kecamatan Bakauheni,  RM. Pindang Sahari, Warung Ijo, RM. Minang Indah, Teras Cafe, DMC Cafe, Cafe Pesona, dan  DPojok di Kecamatan Natar, RM. Soto Bokong di Kecamatan Ketapang.

Kemudian, tempat usaha air bersih Rama Shinta dan SPBU 24.354.61 Desa Kota Dalam di Kecamatan Sisomulyo, tempat wisata Slanik Waterpark di Kecamatan Jati Agung, Hotel Kahai Beach di Kecamatan Rajabasa, Hotel Radin Intan dan Hotel Tabek Indah di Kecamatan Natar.

Kepala Bidang Penagihan Edi Novian, mewakili  Kepala BPPRD Lamsel Drs. Burhanuddin, MM mengatakan, para Wajib Pajak (WP) yang disidak itu sudah seringkali dilayangkan surat peringatan. Dikarenakan tidak digubris dan selalu di berikan janji palsu oleh para pihak pengelola usaha, maka pihaknya langsung melakukan penindakan dengan menyambangi masing-masing tempat usaha tersebut, dengan mendapatkan pengawalan dari anggota Satpol PP Lamsel.

“Sudah sering petugas kami memberikan surat teguran, bahkan menyambangi, tapi masih saja tidak digubris. Mudah-mudahan dengan dilakukannya sidak secara langsung ini, para pemilik tempat usaha bisa sadar dan taat akan kewajibannya dalam membayar pajak,” ujar Edi Novian.

BACA :  Kedap Informasi Kasus Inspektorat

Edi menjelaskan, tempat usaha penginapan atau hotel dan juga rumah makan, itu dikenakan wajib pajak sebesar 10 persen dari nilai penghasilan per-bulan. “Khusus untuk hotel pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam satu bulan. Sedangkan, untuk rumah makan yang dikenakan pajak sebesar 10 persen adalah rumah makan yang omsetnya mencapai diatas Rp18 juta perbulan,” terangnya.

Kepala BPPRD Lamsel Burhanuddin menyampaikan, untuk pencapaian target PAD dari sektor pajak rumah makan dan hotel, pihaknya secara marathon akan memakasimalkan pemasangan tapping box ditiap-tiap tempat usaha baik rumah makan maupun hotel, dan juga tempat wisata berskala menengah keatas yang memang menjadi wajib pajak. “Itu kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak rumah makan dan hotel yang diperoleh secara benar-benar dan transparan,” pungkasnya.

Sidak itu dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Penagihan BPPRD Lamsel Edi Novian, SE, yang diikuti oleh tim terdiri KUPT Pelayanan Pajak Kecamatan Sidomulyo Nurhasanah, S. Pd, Kasubid Penagihan Pajak Arsih Kiswati, SE, Kasubid Pengawasan Yulizar Dwi Putra, Kasubid Keberatan dan Banding Johansyah, serta dua orang anggota Satpol PP Lampung Selatan.

Di bagian lain, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dituntut bekerja maksimal dan berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah. Terlebih, pada proyeksi APBD Tahun 2021 anggaran yang diterima daerah dari pusat menurun karena pandemi covid-19.

BACA :  Kolaborasi Diskes - ACT di Era Pandemi

Instruksi ini disampaikan Sekkab Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM kepada Radar Lamsel, di kantor Bupati Lamsel, Rabu (21/10) kemarin. Pihaknya mengamini, terdapat penurunan pendapatan yang diterima daerah lantaran masa pandemi covid-19. Namun, angka pastinya besaran penurunannya tidak tahu secara rinci.

“Seperti yang tertuang dalam penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD 2021 oleh DPRD Lamsel kemarin. Penerimaan daerah dari pusat menurun karena kondisi wabah virus corona,” ungkap Thamrin.

Dengan demikian, imbuh Thamrin, maksimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi solusi utama. Hal tersebut dilakukan untuk menutup kekurangan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat.

“Solusi utama dengan menggenjot sumber PAD. Ditambah dengan menggali potensi pendapatan yang baru. Dengan begitu kita bisa menutupi kekurangan anggaran, supaya pembangunan tetap berjalan maksimal,” tambahnya.

Dia meyakini, Lamsel masih banyak memiliki sumber pendapatan yang bisa digali. Hal ini menjadi pekerjaan yang harus difikirkan jajaran pemerintahan.

“Kita juga akan memaksimalkan BPHTB untuk menambah pendapatan. Karena, tahun ini sistem aplikasi baru diterapkan dalam penerapan BPHTB,” lanjutnya.

Masih kata Thamrin, BPPRD harus segera menyiapkan formulasi dalam menggali sumber PAD. “Selanjutnya, tinggal OPD terkait melakukan upaya secara teknisnya,” pungkasnya. (iwn/idh)