TPID Kuatkan Identifikasi, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

207
David Zulkarnain – Foto bersama pemerintah Kecamatan Palas berasama Tim Pendamping Inovasi Desa (TPID) kecamatan setempat, Rabu (10/4).

Palas – Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, akhirnya enam pengurus Tim Pendamping Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Palas tahun 2019 di kukuhkan oleh Pemerintah Kecamatan Palas, Rabu (9/4).

Pantauan Radar Lamsel, pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Way Pisang Kantor Kecamatan Palas itu dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, unsur perempuan, dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kecamatan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Palas Rika Wati, S.STP, mengatakan, program inovasi desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi pembangunan di desa.

BACA :  Sarana Pengairan di Lamsel Bakan Ditingkatkan

Maka dari itu, dengan dilantiknya enam orang pengurus TPID ini diharapkan lebih tajam dalam mengidentifikasi inovasi yang dapat dikembangkan di desa.

“Harapan kami dengan dilantiknya TPID 2019 ini bisa lebih tajam mengidentifikasi inovasi –inovasi berkualitas yang dapat dikembangkan di desa,” ujar Rika.

Selain itu, Rika menerangkan, untuk mendorong pembangunan desa yang lebih kreatif dalam meningkatkan ekonomi desa, TPID harus bisa menjalin kerjasama antara pemerintah desa. Serta meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan yang berkualitas dan efektif.

BACA :  Diserang Virus ASF Ratusan Babi Ternak Mati

“Dengan menjalin kerjasama dan memberikan pendampingan kapasitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang inovatif, sehingga memberikan dampak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat desa,” harapnya.

Sementara itu, Ketua TPID Kecamatan Palas Tomi Wibowo mengungkapkan, untuk tahap awal ini pihaknya akan mengutamakan indetifikasi inovasi apa saja yang dapat di kembangkan di desa.

“Pada tahap pertama ini kami akan fokus dalam indentifikasi. Sebagai pengurus yang baru kami juga mengharapkan adanya dukungan dan pendampingan dari pemerintah kecamatan maupun dari pendamping desa pemberdayaan (PDP),” tuturnya. (vid)