UPK PNPM-MPd Kalianda Salurkan Bansos

590
Idho Mai Saputra – Camat Kalianda Setiawansyah dan Lurah Way Urang Zailani bersama para kepala lingkungan dan anak yatim penerima bansos di Kelurahan Way Urang, kemarin.

KALIANDA –  Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK PNPM-MPd) Kecamatan Kalianda menyalurkan bantuan sosial surplus simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2016 sebesar Rp58 Juta.

Bantuan tersebut, secara simbolis diserahkan oleh Camat Kalianda Setiawansyah, A.P., M.Si., kepada 10 anak yatim piatu di wilayah Kelurahan Way Urang, di Kelurahan Way Urang, Selasa (7/11) kemarin.

Ketua UPK Kecamatan Kalianda Aprizal menjelaskan, bansos tersebut disalurkan dalam bentuk yang berbeda-beda di setiap desa. Sesuai dengan kebutuhan desa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

BACA :  KPID Lampung Minta Lembaga Penyiaran Bersikap Netral

“Untuk Kelurahan Way Urang, kebetulan diperuntukkan bagi anak yatim yang ada di 10 lingkungan. Masing-masing lingkungan memilih satu anak yatim yang mendapatkan bantuan uang tunai dan sembako,”ungkap Aprizal usai kegiatan.

Dia menjelaskan, masing-masing desa mendapatkan alokasi bansos bernilai Rp2 juta. Yang keseluruhannya telah disalurkan kepada masyarakat yang bersangkutan.

“Ada juga yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran atau sejenisnya. Pada intinya, bansos ini untuk kepentingan sosial,”terangnya.

Sementara itu, Camat Setiawansyah  mengatakan, UPK PNPM-MPd melalui program SPP diharapkan bisa terus meningkatkan surplus atau keuntungan yang dihasilkan. Sehingga, bisa memberikan bantuan lebih banyak lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

BACA :  17.588 Siswa SMA Dapat Bantuan Kartu Merdeka

Dia juga bakal menyarankan agar pemberian bansos tidak disamaratakan setiap desa. Sehingga, bisa dirasakan oleh masyarakat lain yang banyak warga miskin yang membutuhkan.

“Kami sangat menyambut baik keberadaan PNPM ini. Apalagi, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, kedepan alokasi anggarannya kita minta untuk dibedakan setiap wilayah. Diperhitungkan melalui jumlah masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, bisa adil dan dirasakan masyarakat,”pungkas Setiawan. (idh)