Warga Curiga BPN Culas

39
David Zulkarnain - Proses pengukuran lahan pasar Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas yang dilakukan oleh pihak BPN Lampung Selatan, Kamis (22/10).

Sengketa Pasar Bumirestu

PALAS – Proses penyelesaian sengketa Lahan Pasar Desa Bumirestu, Kecamatan Palas dirasa bakal berlangsung alot. Meski pihak BPN Lampung Selatan sudah melakukan pemantauan lokasi, namun tak juga membuahkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Bahkan dari kunjungan itu, masyarakat justru menduga adanya keculasan yang dilakukan BPN pada proses penerbitan sertifikat PTSL lahan pasar Bumirestu.

Dugaan itu muncul, setelah Sekretaris Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bumirestu Tri Widiatmoko membeberkan proses terbitnya setrifikat PTSL pasar atas nama Temenggung Cahya Marga  pada tahun 2019 lalu.

Dihadapan pihak BPN Triwidiatmoko menuturkan, sertifikat lahan pasar tersebut memang tidak pernah diproses melalui Pokmas. Tapi diproses langsung oleh BPN.

“Mengapa sejak awal Pokmas tidak bertanggungjawab di sengketa ini. Karena kami tidak pernah mengurus berkas sertifikatnya apalagi untuk pengukuran. Tahun 2019 ada 844 sertifikat yang diproses lewat Pokmas, dan tidak pengajuan untuk lahan pasar, kami juga tidak pernah melakukan pengukuran pasar,” ujar Widiatmoko memberikan keterangan kepada puluhan masyarakat desa Bumirestu di kantor desa setempat, Kamis (22/10) kemarin.

Widi menjelaskan, dari 844 berkas pengajuan sertifikat yang di di proses melalui Pokmas hanya satu sertifikat yang gagal diterbitkan, atas nama Dasiem dengan nomor ukur 00973. BPN juga tidak pernah menjelaskan penyebab sertifikat sebidang sawah itu tidak diterbitkan.

Pada saat yang sama, BPN justru memberitahu Pokmas bahwa ada pengajuan sertifikat atas nama Temenggung Cahya Marga. Widiatmoko juga sempat meminta agar berkas diproses oleh Pokmas, namun ditolah oleh pihak BPN.

BACA :  Harga Jagung Naik di Panen ke Tiga

“Sudah kami tanya kepada pak Feri juru ukur, alasannya apa, tapi tidak diberitahu apa penyebabnya. Bahkan hingga sertifikat dibagikan ke masyarakat, yang muncul justru sertifikat lahan pasar atas nama Temenggung Cahya Marga dengan nomor ukur milik Dasiem,” ungkapnya.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bumirestu Bambang juga mengamini adanya kecurangan yang dilakukan BPN dalam memproses sertifikat lahan pasar tersebut.

Nomor ukur tanah yang tertera pada sertifikat lahan pasar itu diambil BPN dari nomor ukur lahan sawah milik Dasiem yang hingga kini tidak diterbitkan tanpa alasan yang jelas.

“Tidak pernah ada pengukuran lahan pasar. Tahu-tahu sertifikatnya terbit dengan mengambil nomor ukur milik  ibu Dasiem. Dari situ kita tahu ada kecurangan dalam memproses sertifikat lahan pasar ini,” ungkapnya.

Pada kunjungan itu BPN tak hanya melakukan pengukuran lahan pasar, namun juga melakukan pengukuran lahan persawahan milik Daseim.

Masyarakat yang hadir dalam kunjungan itu juga merasa kecewa, lantaran pihak BPN hanya menghadirkan staf ukur, sehingga tidak bisa memecahkan masalah. Dalam lima hari kedepan BPN juga diminta bisa mengambil keputusan soal keabsahan sertifikat lahan pasar tersebut.

“Kami minta dalam lima hari kerja kesimpulan soal sertifikat pasar ini bisa diputuskan oleh BPN. Kalau tidak pasar akan diambil alih oleh warga, sebab sampai saat ini untuk lahan parkir masih dipegang keluarga Temenggung,” ungkapnya.

BACA :  Ribuan APD Tersalurkan

Suroto, salah satu tokoh masyarakat Desa Bumirestu juga mengungkapkan, bahwa selama proses pembuatan sertifikat BPN tidak pernah melalukan pengukuran langsung di lahan pasar tersebut. Pengukuran hanya dilakukan oleh pihak Temenggung Cahya Marga, itu pun dilakukan setelah sertifikat pasar diterbitkan.

Blass.., tidak ada pengukuran sama sekali dari BPN. Yang ngukur hanya Pak Usuf, anak Temengggung Cahya Marga bahkan balai desa juga ikut diukur. Sekarang ada maksud apa BPN ngukur ulang lahan pasar,” tuturnya.

Saling tuduh antara Pokmas dengan BPN tampak jelas dari keterangan yang diutarakan Staf Juru Ukur Kantor ATR BPN Lampung Selatan Feri Budimulya. Dia membantah kecurigaan warga terhadap BPN. Ia mengaku alasan tidak diterbitkannya sertifikat milik Dasiem lantaran berkas diajukan terakhir. Kemudian digeser oleh keluarga Temenggung Cahya Marga untuk menerbitkan sertifikat pasar tersebut. Itu juga diketahui oleh Sekretaris Pokmas Bumirestu, Tri Widiatmoko.

Bahkan Feri juga sudah memberikan kesemapatan kepada Pokmas untuk memberikan sanggahan kepada BPN, agar proses pembuatan sertifikat lahan pasar tersebut dihentikan, namun tidak indahkan.

“Pak Moko tahu soal geser mengeser ini, bakhan ketika ada ajuan dari keluarga temenggung juga saya sampaikan. Saya juga sudah memberikan saran sanggahan agar prosesnya dihentikan, tapi itu tidak dilakukan oleh Pokmas ataupun desa,”tutupnya. (vid)