Wonogiri Adopsi Pengelolaan SPP eks PNPM-MPd

867
Idho Mai Saputra – Kepala BPMD Lamsel Drs. H. Edy Firnandi, M.Si., memberikan cindera mata kepada Kepala BPMD Wonogiri Sumedi Budi, SH di Kantor DAPM Mandira Rajabasa, Jum’at (2/12) pekan lalu.

RAJABASA – Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi percontohan bagi daerah lain. Kali ini, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah belajar mengelola program simpan pinjam perempuan (SPP) bekas (eks’red) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) LKM Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandira Kecamatan Rajabasa yang merupakan lembaga eks PNPM yang telah berbadan hukum koperasi LKM dan telah mendapat ijin dari otoritas jasa keuangan (OJK) RI pertama di Indonesia yang berkesempatan menjadi percontohon tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Wonogiri Sumedi Budi Wibowo, SH selaku ketua rombongan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Khagom Mufakat ini yang telah berhasil membina eks PNPM sehingga menjadi lembaga keuangan sehat.

Pihaknya, berencana akan mengadopsi sistem pengelolaan SPP menjadi lembaga keuangan yang berbadan hukum dan terus berkembang. Agar, bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi anggota PNPM dan memberikan permodalan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Kami sudah mendengar sejak lama kalau di Lamsel ada lembaga eks PNPM yang telah berhasil dalam mengelola keuangan pada program SPP. Kita ingin membawa ilmunya ke Kabupaten Wonogiri agar bisa terus eksis dalam mengelola kegiatan tersebut,”kata Sumedi kepada Radar Lamsel disela kunjungan kerja (kunker), Jum’at (2/12) pekan lalu.

BACA :  Kelak, Pasien Covid-19 Isolasi di Rusunawa

Dia melanjutkan, ilmu yang akan diambil adalah proses pembuatan badan hukum dari lembaga PNPM menjadi lembaga keuangan mikro yang telah berjalan sejak pertengahan Tahun 2016, lalu. Sebab, selain Kabupaten Wonogiri telah ada kabupaten lain belajar hal serupa di Lamsel.

“Kami berencana seluruh lembaga eks PNPM yang ada di Wonogiri bisa menjadi lembaga keungan mikro yang sehat dan menjadi pilihan masyarakat,”tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPMD Lamsel Drs. H. Edy Firnandi, M.Si., memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPMD Wonogiri yang mau belajar di wilayah Lamsel. Padahal menurutnya, Wonogiri merupakan daerah yang lebih berkembang dibandingkan Lamsel.

“Artinya, mereka (Wonogiri’red) yang sudah maju saja ingin belajar lebih baik lagi. Jadi, kita tidak ada alasan untuk terus belajar menjadi lebih baik demi kemajuan kabupaten ini,”ujar Edy disela kegiatan.

BACA :  Satlantas Belum Terima Info SIM C Khusus 

BPMD, lanjutnya, meminta kepada DAPM Mandira Rajabasa bisa terus eksis dalam mengelola keuangan mikro. Sehingga, memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di Rajabasa dalam permodalan usaha.

“Kedepannya kita harap seluruh PNPM di Lamsel bisa berbadan hukum yang kuat. Agar, tidak terjadi permaslaahan dikemudian hari dalam mengelola anggaran yang tidak sedikit ini. Karena, dari surplus keuntungannya selain bisa dirasakan oleh masyarakat juga bisa meningkatkan pendapatan anggotanya,”pungkasnya.

Sementara itu, kunjungan kerja sekaligus study banding BPMD Kabupaten Wonogiri ke LKM UPK DAPM Rajabasa, di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa disambut baik pengelola LKM UPK DAPM Rajabasa.

“Kita sangat bangga dengan adanya kunjungan seperti study banding ini. Berarti LKM UPK DAPM Rajabasa sudah diakui,” ujar Kepala DAPM Rajabasa Nuraidi kepada Radar Lamsel usai acara, Jum’at (2/12) lalu.

Nuraidi berharap, adanya kunjungan seperti supaya bisa lebih memacu LKM UPK DAPM Rajabasa untuk menjadi lebih baik. “Kami sudah menjelaskan semua prosesnya dengan harapan study banding ini benar-benar memberikan pengetahuan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri,” katanya.(idh/rnd)