Zulkifli Hasan Minta Warga Kalianda Hidup Rukun dan Damai

703

Temu Tokoh dan Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan

KALIANDA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau sekaligus meminta kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan agar selalu hidup rukun dan damai tanpa adanya pertikaian yang bisa merugikan diri sendiri maupun oranglain.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Zulkifli Hasan saat menghadiri acara temu tokoh dan sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan, di Gedung Olahraga (GOR) Kalianda, Senin (22/10).

“Tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi baik itu pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg). Pilihan dan partai boleh berbeda, tapi jangan pakai acara ribut-ribut dan saling menghujat antar sesama. Semua harus cinta damai dan hidup rukun,” ujar Zulkifli Hasan dihadapan ribuan masyarakat yang hadir diacara tersebut.

BACA :  RSUD Bob Bazar Dapat Tambahan 1 Ventilator Dari Gerindra

Dia menuturkan,  jika ada masyarakat yang menjalankan agama secara sungguh-sungguh itu bukanlah kaum radikal, namun sebagai bentuk perwujudan seorang pancasilais. Oleh karena itu, lanjutnya, dalam pilpres dan pileg nanti semua masyarakat boleh berbeda pilihan, akan tetapi jangan sampai menimbulkan keributan.

“Ya kalau ada persoalan di desa silahkan melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Selesaikan segala persoalan yang timbul dengan hati yang damai serta penuh kerukunan,” tuturnya.

Diungkapkannya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini siapun boleh menetap, apalagi tinggal di Kalianda semua masyarakat harus bersatu dan hidup rukun jangan sampai ada yang membedakan suku dan agama. “Contohnya saja saya sendiri yang asli warga Kalianda tapi menetap di Jakarta, dan saya punya hak yang sama juga dengan orang Jakarta karena kita semua berada dalam wilayah NKRI,” ungkapnya.

BACA :  LPJU Padam, Ibu Kota Gelap

Zulkifli Hasan menjelaskan, sosialisasi empat pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak cukup hanya dilakukan oleh MPR saja. “Sosialisasi ini seharusnya menjadi kerja bersama. Bukan hanya MPR, pemerintah juga sudah sewajarnya ikut mengawal sosialisasi ini agar dapat berjalan lebih optimal lagi,” pungkasnya. (iwn)